Jelang Penetapan DCT, Panwaslih Aceh Selatan Melakukan Koordinasi Kesbangpol dan Kasatpol PP

Tapaktuan- Ketua Panwaslih Aceh Selatan Deri Friadi sampaikan beberapa catatan masalah atau kendala dalam penyelenggaraan pengawasan pada masa menjelang penetapan DCT dan kampanye pada pemilu tahun 2024. Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan koordinasi dengan Kesbangpol dan Kasatpol PP Aceh Selatan, Jum’at Pagi (13/10/2023). Pertama, ungkap Ketua Panwaslih, maraknya alat sosialisasi para Bacaleg partai politik peserta pemilu tidak beraturan yang di pajang di pinggiran jalan Nasional. Bahkan, ada alat sosialisasi para Bacaleg yang sudah menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK). Menurutnya, hal tersebut sudah melanggar aturan dikarenakan tahapan kampanye belum dimulai dan DCT pun belum ditetapkan. Ia melihat, para Bacaleg sudah banyak yang mencuri start, tahapan belum dimulai tapi sudah memasang alat sosialisasi menyerupai APK.”kita sudah banyak menerima laporan dari masyarakat baik disampaikan langsung secara lisan maupun melalui WhatsApp, bahkan juga sudah dimuat di media online,”ungkapnya. Yang jadi masalah dan kendala, Panwaslih belum bisa menindak lanjuti karena belum memasuki tahapan, namun demikian kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan menyurati Partai Politik terkait dengan alat sosialisasi yang menyerupai APK itu, yang pada pokoknya untuk dapat memperhatikan peraturan KPU yang telah ditetapkan”tambahnya. Kedua, sambung Ketua Panwaslih, dengan pemasangan alat sosialisasi yang dilakukan para Bacaleg yang tidak beraturan bahkan berdempetan yang dapat menggangu padangan para pengguna jalan nasional, yang dapat menyebabkan menggangu ketertiban umum serta pengguna jalan raya, terlebih pemasangan alat sosialisasi yg menyerupai APK tersebut di pasang di tikungan jalan serta persimpangan, ini juga dapat membahayakan pengguna jalan,”Sambungnya. Ketua Panwaslih menambahkan, pada masa tahapan kampanye juga akan dikawatirkan akan muncul persoalan yang erat kaitannya dengan APK para bacaleg.”ini juga akan sering muncul gesekan antara peserta pemilu dikarenakan pemasangan APK yang berdempetan maupun tidak beraturan,”ucapnya. Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Masrafit melanjutkan, Panwaslih melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi tersebut dengan bersinergi antara Panwaslih dengan Pemerintah Daerah, terutama Kasatpol PP dan Kesbangpol maupun TNI dan Polri. “harapannya penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu dan masyarakat serta semua pihak dapat menikmati pesta demokrasi 2024 dengan aman dan damai,”tuturnya. Menanggapi hal tesebut, Kasatpol PP Aceh Selatan Dicki Ichwan menyampaikan, pihaknya akan siap mendukung menyukseskan agenda pemilu tahun 2024 sesuai dengan tugas dan funsgi Satpol PP dalam mendukung proses demokrasi di Aceh Selatan pada tahun 2024. Namun demikian, kata Dicki, kita akan lakukan koordinasi dengan pimpinan tertinggi terkait dengan Langkah-langkah yang akan kita lakukan, jika perlu kita buat Satgas pemilu, nanti kita koordinasikan dan mintak petunjuk pimpinan yakni Pj Bupati Aceh Selatan. “insyaAllah Kita siap dukung Panwaslih dalam menyukseskan pengawasan pemilu 2024, jika hal-hal yang perlu dikoordinasikan maka akan kita bahas sama-sama,”pungkasnya. turut hadir dalam koordinasi tersebut koordinator sekretariat Panwaslih Aceh Selatan Ida Ema Afliza dan Staf Sekretariat.